Rabu, 24 Juli 2013

Praktek Hak Asasi Manusia Yang Bersih Perlu Ditinjau

Paparan Teori
A.    Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sebagai hak dasar/hak fundamental/hak abadi, HAM meliputi dan memenuhi hak-hak yang bersifat biologik dan spiritual, artinya HAM yang diperjuangkan bersama, untuk memenuhi tidak saja biological need (kebutuhan sandang, pangan, dan papan), tetapi juga pemenuhan/kebutuhan spiritual (spiritual need), antara lain terkait kebebasan beragama, berpendapat, berorganisasi, masuk/mendirikan partai, dan seterusnya.

Menurut Prof. A. Masyhur Effendi, S.H., M.H HAM dapat diartikan sebagai “Hak dasar yang suci yang melekat pada setiap orang/manusia, pemberian Tuhan untuk selamanya, ketika menggunakannya tidak merugikan hak-hak dasar anggota masyarakat lainnya.

Menurut John Locke dalam teori hukum alam atau lebih dikenal dengan teori perjanjian masyarakat mengemukakan bahwa hak-hak dasar tersebut tidak dapat lepas dari manusia sejak manusia masih dalam keadaan tanpa negara (artinya ketika negara belum terbentuk). Hak-hak dasar tak dapat diambil oleh orang lain (Unaliable). Hak-hak tersebut adalah hak alamiah yang tidak dapat dicabut dari orang-perorang anggota masyarakat yang bersangkutan. Hak alamiah tersebut meliputi hak hidup, hak kebebasan dan hak memiliki sesuatu (Life, Liberty, dan Estate). Hak-hak tersebut tidak pernah lepas dari orang perorang serta tidak pernah diserahkan kepada siapapun terutama penguasa/pemerintah.

HAM (Hak Asasi Manusia) merupakan suatu konsep etika politik modem dengan gagasan pokok penghargaan dan penghormatan terhadap manusia dan kemanusiaan. Gagasan ini membawa kepada sebuah tuntutan moral tentang bagaimana seharusnya manusia memperlakukan sesamanya manusia. Tuntutan moral tersebut sejatinya merupakan ajaran inti dari semua agama. Sebab, semua agama mengajarkan pentingnya penghargaan dan penghormatan terhadap manusia, tanpa ada pembedaan dan diskriminasi. Tuntutan moral itu diperlukan, terutama dalam rangka melindungi seseorang atau suatu kelompok yang lemah atau “dilemahkan” (al-mustad’afin) dari tindakan dzalim dan semena-mena yang biasanya datang dari mereka yang kuat dan berkuasa. Karena itu, esensi dari konsep hak asasi manusia adalah penghormatan terhadap kemanusiaan seseorang tanpa kecuali dan tanpa ada diskriminasi berdasarkan apapun dan demi alasan apapun; serta pengakuan terhadap martabat manusia sebagai makhluk termulia di muka bumi.

Kesadaran akan pentingnya HAM dalam wacana global muncul bersamaan dengan kesadaran akan pentingnya menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan (human centred development). Konsep HAM berakar pada penghargaan terhadap manusia sebagai makhluk berharga dan bermartabat. Konsep HAM menempatkan manusia sebagai subyek, bukan obyek dan memandang manusia sebagai makhluk yang dihargai dan dihormati tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, jenis gender, suku bangsa, bahasa, maupun agamanya.

Sebagai makhluk bermartabat, manusia memiliki sejumlah hak dasar yang wajib dilindungi, seperti hak hidup, hak beropini, hak berkumpul, serta hak beragama dan hak berkepercayaan. Nilai-nilai HAM mengajarkan agar hak-hak dasar yang asasi tersebut dilindungi dan dimuliakan. HAM mengajarkan prinsip persamaan dan kebebasan manusia sehingga tidak boleh ada diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan terhadap manusia dalam bentuk apa pun dan juga tidak boleh ada pembatasan dan pengekangan apa pun terhadap kebebasan dasar manusia, termasuk di dalamnya hak kebebasan beragam.



A.    Pengakuan Hak Asasi Manusia di Dunia Internasional

1.      The Universal Declaration of Human Rights

The Universal Declaration of Human Rights (selanjutnya disingkat dengan Piagam PBB) Ditetapkan oleh Majelis Umum dalam Resolusi 217 A (III) tertanggal 10 Desember 1948. Piagam PBB berisi 30 Pasal. Pasal 1 Pigam PBB, yaitu “all human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood”. (Semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dikaruniai akal budi dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu dengan yang lain dalam semangat persaudaraan).

Pasal ini merupakan dasar filosofi mendefinisikan asumsi dasar Deklarasi: bahwa hak untuk kebebasan dan persamaan merupakan hak yang diperoleh manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut darinya; dan karena manusia merupakan makhluk rasional dan bermoral, ia berbeda dengan makhluk lainnya di bumi, dan karenanya berhak untuk mendapatkan hak dan kebebasan tertentu yang tidak dinikmati makhluk lain.

Pasal 2 Piagam PBB, merupakan prinsip dasar dari persamaan dan nondiskriminasi. yaitu :

Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or sosial origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty. (Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi ini tanpa pembedaan dalam bentuk apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik atau keyakinan lainnya, asal usul kebangsaan dan sosial, hak milik, kelahiran atau status lainnya. Selanjutnya, pembedaan tidak dapat dilakukan atas dasar status politik, hukum atau status internasional negara atau wilayah dari mana seseorang berasal, baik dari negara merdeka, wilayah perwalian, wilayah tanpa pemerintahan sendiri, atau wilayah yang berada di bawah batas kedaulatan lainnya)

Pasal 3 Piagam PBB, yaitu “Everyone has the right to life, liberty and security of person”. (Setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan dan keamanan pribadi). Pasal ini merupakan tonggak pertama Deklarasi menyatakan hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan seseorang suatu hak yang esensial untuk pemenuhan hak-hak lainnya.[1]

Pasal 4 – 21 Piagam PBB merupakan prinsip dan jaminan atas hak – hak sipil dan politik, yang selanjutnya dijabarkan dalam International Couvenant on Civil and Political Rights  (Kovenan hak sipil dan politik). Adapun isi dari Pasal 4 – 21 Piagam PBB, adalah :

1.            Kebebasan dari perbudakan dan perhambaan  (Pasal 4 ).

2.            Kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat(Pasal 5).

3.            Hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum di manapun (Pasal 6,7).

4.            Hak untuk mendapatkan upaya pemulihan yang efektif melalui peradilan (Pasal  8).

5.            Kebebasan dari penangkapan, penahanan atau pengasingan sewenang-wenang (Pasal  9).

6.            Hak untuk mendapatkan pemeriksaan yang adil dan peradilan yang terbuka oleh pengadilan yang independen dan tidak berpihak (Pasal  10).

7.            Hak untuk dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya (Pasal 11 ).

8.            Kebebasan dari intervensi yang sewenang-wenang atas kebebasan pribadi, keluarga, rumah atau surat menyurat (Pasal 12 ).

9.            Kebebasan untuk bergerak dan bertempat tinggal (Pasal 13 ).

10.        Hak atas suaka (Pasal  14).

11.        Hak atas kewarganegaraan (Pasal  15).

12.        Hak untuk menikah dan mendirikan keluarga (Pasal 16 ).

13.        Hak untuk memiliki harta benda (Pasal 17).

14.        Kebebasan untuk berpikir, berkeyakinan dan beragama (Pasal 18).

15.        Kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat (Pasal 19).

16.        Hak untuk berkumpul dan berserikat secara damai (Pasal 20).

hak untuk ikut serta dalam pemerintahan negaranya dan mendapatkan akses yang sama ke pelayanan publik di negaranya (Pasal 21)

Selanjutnya ketentuan Pasal 22 – 27 Piagam PBB merupakan jaminan atas hak – hak sosial ekonomi dan budaya, yang selanjutnya dijabarkan dalam International Couvenant on Sosial, Economic and Cultural Rights  (Kovenan hak sosial, ekonomi dan budaya). Adapun isi dari Pasal 22 – 27 Piagam PBB, adalah :

1.            hak atas jaminan sosial (Pasal 22).

2.            hak untuk bekerja (Pasal 23).

3.            hak untuk mendapatkan pendapatan yang sama untuk pekerjaan yang sama (Pasal 23).

4.            hak untuk beristirahat dan bertamasya (Pasal  24).

5.            hak atas standar kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kehidupan (Pasal 25 ).

6.            hak atas pendidikan (Pasal 26).

7.            hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya suatu masyarakat (Pasal 27).



Selanjutnya Pasal 28 – 30 Piagam PBB  merupakan rumusan hak dan kewajiban masyarakat internasional, yaitu :

Pasal 28 Pigam PBB, yaitu : Everyone is entitled to a sosial and international order in which the rights and freedoms set forth in this Declaration can be fully realized. (Setiap orang berhak atas ketertiban sosial dan internasional, di mana hak dan kebebasan yang diatur dalam Deklarasi ini dapat diwujudkansepenuhnya).

Pasal 29 Pigam PBB, yaitu :

(1) Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible. (Setiap orang mempunyai kewajiban kepada masyarakat tempat satu-satunya di mana ia dimungkinkan untuk mengembangkan pribadinya secara bebas dan penuh).

(2) In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society. (Dalam pelaksanaan hak dan kebebasannya, setiap orang hanya tunduk pada batasan-batasan yang ditentukan oleh hukum, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, dan memenuhi persyaratan-persyaratan moral, ketertiban umum dan kesejahteraan umum yang adil dalam masyarakat yang demokratis).

(3) These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and principles of the United Nations. (Hak dan kebebasan ini dengan jalan apapun tidak dapat dilaksanakan apabila bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa- Bangsa).



Pasal 30 Pigam PBB, yaitu : Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein. (Tidak ada satu ketentuan pun dalam Deklarasi ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberikan hak pada suatu Negara, kelompok atau orang,untuk terlibat dalam aktivitas atau melakukan suatu tindakan yang bertujuan untuk menghancurkan hak dan kebebasan apapun yang diatur didalam Deklarasi ini).

Pasal 28 – 30 Piagam PBB  merupakan rumusan hak dan kewajiban masyarakat internasional, untuk menjaga ketertiban umum dengan pelaksanaan hak dan kebebasan yang sesuai dengan hukum.







2.      International Covenant on Civil and Political Rights.

International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan internasional tentang hak sipil dan politik) ditetapkan dan dinyatakan terbuka untuk ditandatangani, diratifikasi dan disetujui oleh resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) pada 16 Desember 1966.  Kovenan itifikasi Ini diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang RI No. 12. Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan internasional tentang hak sipil dan politik) LN Tahun 2005 No.  LN Tahun 2005 No.  119TLN No. 4558. Kovenan internasional tentang hak sipil dan politik  berisi 52 Pasal. Adapun yang berkaitan dengan rumusan hak sipil dan politik terdapat dalam Pasal 6 – Pasal 27, yaitu :

1.      Hak untuk hidup (Pasal 6)

2.      Tidak seorang pun dapat dijadikan obyek penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang keji, tidak manusiawi atau yang merendahkan martabat (Pasal 7);

3.      Tidak seorangpun dapat diperlakukan sebagai budak; bahwa perbudakan dan perdagangan budak dilarang; dan tidak seorangpun dapat diperhambakan atau diminta untuk melakukan kerja paksa (Pasal 8);

4.      Tidak seorangpun dapat ditangkap atau ditahan sewenang-wenang (Pasal 9)

5.      Semua orang yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi (Pasal 10);

6.      Tidak seorangpun dapat dipenjarakan semata-mata atas dasar ketidakmampuan memenuhi kewajiban suatu kontrak (Pasal 11).

7.      Kebebasan bergerak dan memilih tempat tinggal (Pasal 12)

8.      Batasan-batasan yang diperbolehkan ketika mendeportasi warga negara asing yang secara sah berada dalam wilayah Negara Pihak (Pasal 13).

9.      Kesetaraan setiap orang di depan pengadilan dan lembaga peradilan dan jaminan dalam proses pengaduan pidana dan perdata (Pasal 14).

10.  Melarang pemberlakuan hukum pidana yang berlaku surut (Pasal 15);

11.  Menegaskan hak setiap orang untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum (Pasal 16);

12.  Larangan terhadap pelanggaran tidak sah dan sewenang-wenang atas kehidupan pribadi, keluarga, rumah atau korespondensi, dan serangan tidak sah atas kehormatan dan reputasinya (Pasal 17).

13.  Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama (Pasal 18),

14.  Kebebasan berpendapat dan mengeluarkan pikiran (Pasal 19).

15.  Perlunya hukum yang melarang propaganda perang dan upaya-upaya menimbulkan kebencian berdasarkan kebangsaan, ras atau agama, yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan (Pasal 20).

16.  Hak berkumpul secara damai (Pasal 21).

17.  Hak untuk berserikat (Pasal 22)

18.  Hak bagi laki-laki dan perempuan pada usia kawin untuk menikah dan membentuk keluarga, dan prinsip persamaan hak dan kewajiban pasangan yang terikat dalam perkawinan, selama perkawinan maupun setelah pembubaran perkawinan (Pasal 23).

19.  Mengatur upaya-upaya melindungi hak anak (Pasal 24),

20.  Mengakui hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam melakukan kegiatan publik, untuk memilih dan dipilih, dan untuk memiliki akses yang sama ke pelayanan publik di negaranya (Pasal 25).

21.  Setiap orang adalah sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan yang sama di depan hukum (Pasal 26).

22.  Mengatur perlindungan terhadap hak suku bangsa, etnis, gama dan bahasa minoritas yang berdiam di wilayah Negara Pihak (Pasal 27).



3.      International Covenant on Sosial, economic and cultural Rights.

International Covenant on Sosial, economic and cultural Rights (Kovenan internasional tentang hak sosial, ekonomi dan budaya) ditetapkan dan dinyatakan terbuka untuk ditandatangani, diratifikasi dan disetujui oleh resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) pada 16 Desember 1966.  Kovenan itifikasi Ini diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang RI No. 11. Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Sosial, economic and cultural Rights (Kovenan internasional tentang hak sosial, ekonomi dan budaya) LN Tahun 2005 No.  119TLN No. 4557. Kovenan internasional tentang hak sipil dan politik  berisi 31 Pasal. Adapun yang berkaitan dengan rumusan hak sipil dan politik terdapat dalam Pasal 6 – Pasal 15, yaitu :

a.             hak untuk bekerja (Pasal 6);

b.            hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan baik (Pasal 7);

c.             hak untuk membentuk dan ikut dalam organisasi perburuhan (Pasal 8);

d.            hak atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial khususnya para ibu, anak dan orang muda (Pasal  9, 10);

e.             hak untuk mendapat kehidupan yang layak (Pasal11);

f.             hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tinggi (Pasal 12);

g.            hak atas pendidikan (Pasal 13 dan 14);

h.            hak untuk  berpartisipasi dalam kehidupan budaya (Pasal 15).





























Paparan Praktis





Sejarah mengatakan dan undang-undang dasar 1945 membenarkan, bahwa Indonesia adalah Negara hokum. Demokrasi sebagai azas pemerintahannya. Akan tetapi semua itu hanya semboyan semata. Dalam aplikasinya  tidak berjalan sebagaimana yang di atur Undang-Undang Dasar 1945. Itulah merupakan salah satu penyebab kondisi Indonesia seperti yang kita rasakan sekarang. Berbagai macam pelanggaran terus-menerus tanpa henti, tindak kejahatan yang selalu merajarela. Dan yang lebih memprihatinkan lagi pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Sudah berapa  abad Indonesia merdeka, kabinetpun terus melakukan reformasi  sampai sekarang. Tetapi Pelanggaran terhadap hak asasi manusia beberapa bulan terakhir ini semakin merajarela. Mengapa itu terjadi? Apakah penegak hokum yang kurang bersikap tegas? Atau kurangnya moral yang tertanam dalam diri seorang warga masyarakat? Itulah tantangan dan permasalahan kita saat ini.

Beberapa kasus terhadap pelanggaran hak asasi manusia:

1.      Kasus 9 April 2009 (Pemilihan umum)

Hak sipil dan politik warga-negara dalam pemilihan umum    (Pemilu) adalah salah- satu pilar utama dalam tatanan negara demokratis yang berbasis HAM. Sementara UUD 1945 ( Amandemen ke 4 ) sebagai konstitusi Negara dengan tegas telah menjamin pemenuhan hak konstitusional warga-negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan pemerintahan. Oleh karena itu, Negara dengan segenap aparatnya ditugaskan bukan hanya semata     untuk menyelenggarakan pemilu     secara berkala, akan tetapi juga hal yang terpenting adalah mengupayakan pemenuhan hak konstitusional warga-negara se-maksimal dan sebaik mungkin.

Pada tanggal 9 April 2009,  pemilihan umum diselenggarakan, dimana terdapat banyak pelanggaran yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Hak –hak setiap warganegara tidak terpenuhi dalam acara besar tersebut. seperti  wilayah konflik, rumah tahanan, rumah    sakit dan rumah sakit jiwa, serta melihat langsung ke TPS apakah menyediakan kertas suara bagi penyandang cacat disediakan. Mayoritas mereka semua tidak bisa melaksanakan pemilihan umum. Sejumlah data dan fakta telah menunjukan bahwa pemilu 9 April 2009 ini dapat di katakan sebagai pemilu yang paling buruk sepanjang pemilu yang dilaksanakan di Indonesia, sebab pemilu yang dilaksanakan pada 9 April 2009 terbukti secara meyakinkan bahwa telah terjadi penghilangan hak konstitusional pemilih secara massif dimana 25-40 persen pemilih yang telah kehilangan hak pilihnya dan sistemik dimana berbagai kelemahan yang terjadi yang menyebabkan melekat dalam sistem pendataan penduduk serta kelembagaan pelaksana pemilu-KPU) di seluruh wilayah RI.

2.      Kasus Lumpur Lapindo

Dalam kasus lumpur lapindo Sidoarjo juga terdapat banyak penyimpangan yang terjadi dari undang-unadang tentang hak asasi manusia. Banyak diantaa mereka yang sampai sekarang tidak bisa menikmati hidup yang selayaknya. Selain itu ganti rugi akibatat peristiwa itu juga belum terpenuhi. Sehingga hak mereka sebagai warga Negara tidak berjalan dan hidupn mereka sengsara. Sesuai dengan bunyi undang-undang yaitu hak perlindungan dari Negara. Akan tetapi, pemerintah dan pihak-pihak terkait belum bisa mengatasi hal tersebut.

3.      Kasus Pembunuhan

Beberapa bulan lalu, terdapat seorang  Babe yang mensodomi beberapa anak jalanan baik diibu kota ataupun di luar kota. Selain melakukan hal bejatnya itu, dia juga membunuhnya dan memutilasinya dan membuanya di berbagai tempat. Betapa sadisnya perbuatan tersebut sehingga banyak nyawa-nyawa yang tak berdosa menjadi korban sebagai pemuas hawa nafsunya semata. Sehingga hak asasi manusia yang ada tidak lagi berjalan lurus dengan rel yang sebenarnya.

Kalau memang demikian, bagaimana dengan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap orang?. Maka, beradaan hak asasi manusia  pada diri kita tidak berfungsi sebagaimna mestinya. Walaupun Ulfa mempunyai hak untuk menikah, maka dia juga memiliki kewajiban untuk menaati undang-undang dasar 1945 yang ada. Sebagai negara hukum kita memiliki peraturan-peraturan yang mengatur setiap orang. Selayaknyalah kkita mematuhi peratura itu.

4.      Kasus Pelecehan Seksual

Selain peristiwa diatas, yang lebih heboh lagi ditengah tengah kita yaitu pemerkosaan, pelecehan seksual, dan pembuangan bayi yang tidak berdosa. Memang setiap kita itu dalam hak asasi manusia bebas melakukan semaunya, tetapi kewajiban kita untuk tidak membuat resah dan malu orang lain dan lingkungan sekitar. Dengan Hak asasi manusia supaya menjadi kontol dan pengikat dalam kehidupan.







































Kesimpulan



Hak asasi manusia Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,  adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sebagai hak dasar/hak fundamental/hak abadi, HAM meliputi dan memenuhi hak-hak yang bersifat biologik dan spiritual, artinya HAM yang diperjuangkan bersama, untuk memenuhi tidak saja biological need (kebutuhan sandang, pangan, dan papan), tetapi juga pemenuhan/kebutuhan spiritual (spiritual need), antara lain terkait kebebasan beragama, berpendapat, berorganisasi, masuk/mendirikan partai, dan seterusnya.

Sebagai makhluk bermartabat, manusia memiliki sejumlah hak dasar yang wajib dilindungi, seperti hak hidup, hak beropini, hak berkumpul, serta hak beragama dan hak berkepercayaan. Nilai-nilai HAM mengajarkan agar hak-hak dasar yang asasi tersebut dilindungi dan dimuliakan. HAM mengajarkan prinsip persamaan dan kebebasan manusia sehingga tidak boleh ada diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan terhadap manusia dalam bentuk apa pun dan juga tidak boleh ada pembatasan dan pengekangan apa pun terhadap kebebasan dasar manusia, termasuk di dalamnya hak kebebasan beragama.

Sesuai dengan beberapa teori yang ada dan beberapa fakta dan data dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka, hak asasi manusia di indonesia belom berjalan lurus dan mulus. Masih banyak penyimpangan yang terjadi dimasyarakat, khususnya yang berkaitan dengan sektor pemerintahan (pemilu dan pengadilan), hak perlindungan (kasus lumpur lapindo), sektor masyarakat.  











A.    Saran

1.      Kepada pihak-pihak yang berwajib masalah hak asasi manusia perlu diadakan perbaikan secara segnifikan.

2.      Kepada penegak hokum supaya belaku lebih adil. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

3.      Kepada komnas ham agar memperhatikan masyarakat kecil.



B.     Penutup

Dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamien, kami bangga dengan kerja keras kami dalam menyelesaikai penyusunan makalah yang berjudul “Praktek Hak Asasi Manusia Yang Bersih Perlu Ditinjau Kembali”. selain itu kami juga ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait, teman-teman, dan siapa saja yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan motivasi.

Terakhir tentunya dalam penulisan makalah ini masih terdapat banyak kekurangan dan penyimpangan. Oleh karena itu kritik, saran dan pemikiran yang mendukung untuk perbaikan dan keafsahan makalah ini sangat diharapkan.

     Billahi fii sabilil haq, fastabiqul khoirot……….







Daftar Pustaka



Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia (suatu studi tentang Prinsip

prinsipnya, penanganannya oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan

pembentukan peradilan administrasi), Peradaban, 2007.

http://www.jimly.com/makalah/namafile/2/ Demokrasi dan hak asasi manusia.doc.


http://www.komnasham.go.id/ Lembar fakta Ham


http://www.wikipedia.com
 

0 komentar:

Posting Komentar