Rabu, 24 Juli 2013

Pengenaan Pajak Atas Barang Mewah, Dorong Fungsi Pajak Lebih Implementatif

Tujuan utama, bahkan hakikat, dari pajaka dalah memakmurkan dan menyejahterakan masyarakat, tanpa terkecuali. Baik itu mereka yang tinggal di perkotaan maupun perdesaan. Berada di pegunungan, maupun di lembah. Berlokasi di daratan, maupun di lautan bahkan pulau-pulau kecil terpencil. Yang kaya, apalagi yang miskin. Sedang bekerja, atau juga pengangguran, dan sebagainya. Hal ini terlihat dari pengertian dan mekanisme dari pajak itu sendiri. Bahwa saat kita membayar pajak berapa pun jumlahnya, tidaklah putus terhenti sampai di situ.

Justru, itulah awal proses yang bermanfaat untuk kehidupan banyak orang. Yakni, melalui penyediaan barang-barang dan jasa public (public goods and services) yang dibutuhkan masyarakat. Bagaimana masyarakat di pedesaan bisa menikmati arus listrik dengan harga rendah, karena ada subsidi dari pajak, sehingga bisa dapat melakukan kegiatannya (misalnya, industri rumah tangga) hingga larut malam.
Tahun 2009 ini sudah terwujud anggaran pendidikan 20% dari APBN. Bahkan ke depan, bukan tidak mungkin ada jaminan sosial bagi orang yang tidak bekerja (menganggur karena PHK). Semua itu terwujud de-ngan adanya pembayaran pajak yang cukup bagi APBN. Terkait dengan itu, beberapa kebijakan pajak (tax policy) Indonesia terlihat cukup konstruktif stimulan. Seperti halnya masyarakat yang membeli barang yang tergolong mewah, selama ini telah dikenakan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Dasarnya Pasal 5 UU No. 8/1983 yang telah diubah terakhir dengan UU No. 18/2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM. Yang jadi dasar pertimbangan untuk pengenaannya adalah, pertama, perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan yang tinggi. Kedua, mengendalikan pola konsumsi atas barang yang tergolong mewah. Ketiga, melindungi produsen kecil atau tradisional. Dan keempat, mengamankan penerimaan negara.
Selanjutnya, dalam amendemen UU Pajak Penghasilan (PPh) yang baru, yakni Pasal 22 UU No. 36 Tahun 2008, dinyatakan bahwa atas barang yang tergolong sangat mewah, dikenakan PPh. Jika ditelisik, ada perbedaan objek antara PPnBM dan PPh Pasal 22. Jika PPnBM, objeknya barang yang tergolong mewah, sedangkan PPh, lebih dari itu, yakni sangat mewah.
Sangat mewah
Yang jadi pertanyaan, apa kriteria yang membedakan kedua jenis pajak tersebut? Kriteria sebagai barang sangat mewah, dapat dilihat dari jenis ataupun harganya. Aplikasinya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan NO.253/PMK03/2008. Ada lima kelompok sebagai barang yang tergolong sangat me-wah. Pertama, pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp20 miliar. Kedua, kapal pesiar dan sejenisnya, yang harganya di atas RplO miliar. Ketiga, rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih RplO miliar. Sedangkan luas bangunannya lebih dari S00m. Keempat, apartemen, kondominium dan sejenisnya dengan harga jual atau nilai pengalihan di atas RplO miliar, ataupun luas bangunan lebih dari lOOnV. Sedangkan yang kelima adalah kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang. Jenisnya berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (SUV), multipurpose vehicle (MPV), ataupun minibus. Jika Anda membeli barang tersebut, mekanisme pengenaan pajak yang berlaku sejak 1 Januari 2009 ini dilakukan saat penjualan barang sangat mewah. Besarnya 5% dari harga jual, tetapi dalam harga tidak termasuk PPN dan PPnBM. Caranya, dengan pemungutan oleh wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang tersebut.
Suatu kondisi negara tidak kondusif dan konstruktif bila terjadiketimpangan yang signifikan dalam kehidupan sosial masyarakatnya. Misalnya, ada se-kelompak masyarakat yang dengan vulgar mempertontonkan harta kekayaan yang dimiliki-misalnya mobil atau rumah mewah-padahal di sekelilingnya masih banyakmasyarakat untuk makan saja susah. Jika kondisi ini terus berlangsung, apa yang akan terjadi? Untuk itu, salah satu fungsi pajak yang sangat diharapkan masyarakat adalah melalui distribusi penghasilan. Fungsi ini bisa dilakukan di antaranya melalui kebijakan tarif progresif. Selain itu, dapat juga melalui pengenaan pajak atas objek, yang umumnya dimiliki mereka yang berpenghasilan tinggi. Di antaranya, pajak atas barang sangat mewah ini. Sehingga, wajar dalam negara sosio demokratis-demokrasi yang didukung kehidupan masyarakat yang berbeda kehidupan sosialnya, hidup rukun berdampingan-jika masyarakat yang berpenghasilan tinggi atau mampu membeli barang yang mahal, dikenakan pajak. Karena kalau tidak, apa kata dunia? Sehingga melalui pajaklah, masyarakat yang berpenghasilan rendah atau bahkan tidak berpenghasilan (penganggur) masih dapat hidup menikmati barang dan jasa publik yang disediakan oleh negara. Bila kondisi ini terus dijaga dan dibangun, dalam beberapa tahun mendatang bukan tidak mungkin biaya berobat di rumah sakit ataupun biaya pendidikan akan gratis. Jalan raya sebagai sarana lalu lintas barang dan penumpang kualitasnya makin baik. Korban banjir, tanah longsor, dan gempa bumi dengan cepat dapat diatasi. Keamanan semakin kondusif dan baik. Pada akhirnya, semua kondi-sional ini akan mendorong masyarakat makin produktif, meningkat kemakmuran dan kesejahteraannya. Inilah yang diharapkan dari makin implementanfnya pajak di negara kita.
Sumber:http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=10006:menyadarkan-pengemplang-pajak-penduduk-miskin-bisa-berkurang-meialui-pemanfaatan-pajak&catid=633:Artikel%20&%20Opini&Itemid=185
Oleh: Liberti Pandiancan (Kep. Subdit Kepatuhan WP dan Pemantauan Direktorat Jenderal Pajak)
Analalis Artikel:
Pajak merupakan iuaran wajib yang dibayarkan kepada negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan sifatnya memaksa. Dengan pendapatan pajak dari wajib pajak, negara berkewajiban untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyatnya. Maka, dari artikel diatas yang berjudul ”Pengenaan Pajak Atas Barang Mewah, Dorong Fungsi Distribusi Pajak Makin Implementatif”, ini merupakan sebuah argumen bagus dan logis serta perlu ditindaklanjuti (follow up) dalam sistem perpajakan kita. Hal ini akan memberikan banyak kontribusi bagi negara terutama dalam pemerataan pendapatan dan penghidupan, serta tidak terjadi kesenjangan antara orang yang kaya dan yang miskin. Semua dapat penghidupan yang layak sesuai dengan hak-haknya. Pendapatan pajak secara terus-menerus secara efektif, dalam kata lain wajib pajak bersifat aktif akan menjadikan masyarakat yang miskin akan tetap tertolong untuk mendapat penghidupan yang layak sebagaimana mestinya berkat wajib pajak yang aktif dan jujur dalam mebayar pajak. Dan sebaliknya, apabila wajib pajak (orang kaya) tidak berperan aktif atau tidak ingin tahu akan tagihan pajaknya, maka mereka (orang miskin) akan semakin menderita dan hidup tidak semestinya, hidup mereka sengsara, serta yang kaya akan melimpah dengan kekayaanya. Kebanyakan mereka yang memiliki harta melimpah selalu pasif akan tunggakan pajaknya, tidak membayar pajak sesuai dengan aturan dan besarnya pajak yang harus dibayar.
Dengan tema diatas, pemungutan pajak terhadap barang mewah yang banyak dimiliki oleh orang kaya merupakan salah satu cara untuk meningkatkan taraf hidup mereka-mereka yang berada dalam lereng kemiskinan, kebanyakan mereka sebagai penganggguran dan lain sebagainya. Sesuai dengan UU.No.18/2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan PPnBM, mereka wajib membayar pajak atas benda tersebut sesuai dengan pajak yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Maka, hal ini kalau terlaksana dengan baik dapat membantu hal-hal berikut:
Pertama, Keseimbangan pembebanan pajak antara orang yang berpenghasilan rendah dengan yang tinggi. Dengan adanya pajak atas barang yang mewah tersebut dapat menegakkan keadilan, sesuai dengan asasnya yaitu keadilan. Kesesuaian antara orang yang memiliki kekayaan melimpah dengan orang yang memiliki harta sekedarnya saja (cukup) dapat tercipta. Sehingga mereka orang-orang yang kaya dapat membantu mereka yang miskin dengan pelantara subsidi dari negara  yang didapat salah satunya dari penerimaan pajak.
Kedua, Mengendalikan pola konsumsi terhadap barang mewah. Barang mewah merupakan sesuatu yang dimiliki oleh orang yang memiliki kekayaan diatas rata-rata, biasanya memiliki nilai ekonomis relatif mahal, seperti pesawat, pribadi, rumah mewah, mobil mewah, barang antik, dan lain-lain. Adanya pembatasan dan pengendalian melalui penekaanan terhadap pajak akan membatasi kepemilikan mereka (orang kaya) terhadap barang tersebut. Dengan ini mereka dapat membantu negara dalam mensejahterakan  rakyat, melalui saving di bank yang dilakukan oleh orang kaya. Keberadaan saving merupakan hal positif bagi negara dalam membantu anggaran pemerintah. Selain itu, dengan  pembatasan  barang mewah layaknya mobil pribadi (mewah), akan membantu kemacetan yang ada di ibu kota Jakarta, yang menjadi polemik pemprop DKI Jakarta.
Ketiga, Melindungi produsen kecil atau tradisional. Tarif pajak yang tinggi dan menekan terhadap beberapa pihak khususnya orang kaya atau mereka yang melmiliki kekayaan diatas rata-rata. Berdampak positif bagi produsen kecil, mengapa? Mereka yang kaya dapat menguasai segala bidang produksi dengan kekayaan yang dimilikinya dan produsen kecil akan kalah saing dengan mereka. Maka, adanya tekanan pajak akan tercipta keseimbangan antara produsen kecil dan besar dalam aktivitas sehari-harinya.
Keempat, Mengamankan penerimaan Negara. Sesuai dengan salah satu fungsinya pajak merupakan penerimaan negara, untuk itu melaui penekanan terhadap wajib pajak diatas rata-rata akan mengwujudkan pendapatan negara melalui penerimaan pajak dengan jumlah memuaskan. Mengapa? Sebab perbandingan antara wajib pajak biasa dengan wajib pajak orang diatas rata-rata  berbanding 1 dengan 5, untuk itu ini merupakan peluang bagi petugas pajak mengintensifkan aturan dan penagihan pajak bagi mereka.
Dengan adanya ide diatas saya memberikan apresiasi, hanya saja mengingat kasus GAYUS yang menggentarkan negeri ini beberapa bulan yang lalu sampai sekarang, dimana wajib pajak orang-orang yang memiliki kekakayan diatas rata-rata memiliki relasi aktif dengan beberapa petugas pajak untuk melakukan penyelewengan. Banyak diantara mereka (orang kaya) membayar pajak tidak sesuai dengan tagihan pajak yang seharusnya dibayar (jumlahnya lebih kecil). Semua ini merupakan sandiwara yang dilakukan pemungut pajak secara birokrasi, artinya antara bagian di lingkunganya ikut berperan aktif dalam masalah tersebut, sehingga terjadilah hal-hal yang tidak kita inginakan. Dengan demikian, sulitlah untuk mendapatkan jumlah pajak yang besar sesuai dengan apa yang telah dipaparkan oleh badan statistik.
Untuk itu, waupun penekanan pajak terhadap orang kaya ataupun wajib pajak yang memiliki harta diatas rata-rata dan wajib pajak biasa terlaksana dengan baik dan efektif, tidak menutup kemungkinan dengan adanya penyelewengan (GAYUS) dalam pemungutan pajak, maka dapat dipastikan kontribusi untuk menbantu negara dalam hal penerimaan negara untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat tidak akan tercapai dan tentunya distribusi pajak yang makin implementatif menjadi wacana belaka.

0 komentar:

Posting Komentar