Rabu, 24 Juli 2013

PENGANTAR HUKUM BISNIS

KONTRAK
“Suatu kesepakatan yang diperjanjikan diantara 2 orang atau lebih pihak yang dapat menimbulkan modifikasi dan menghilangkan hubungan hukum.
Asaz-asaz kontrak:
  • Asaz kontrak sebagai hukum yang mengatur, peraturan-peraturan hukum yang berlaku bagi subyek hukum.
  • Asaz kebebasan berkontrak
  • Asaz pacta sunt servenda, bahwa kontak yang dibuat oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai kontrak tersebut.
  • Asaz konsensual, ketika kontrak sudah dibuat, maka dia telah sah mengikat secara penuh terhadap para pihak di dalamnya, (baik tertulis maupun tidak).
  • Asaz obligator, ketika kontrak terbuat, maka para pihak telah terikat, tetapi keterikatannya sebatas timbulnya hak dan kewajiban semata-mata.Syarat kontrak:
    a)    Perihal tertentu
    b)    Kuasa yang diperbolehkan
    c)    Adanya kesepakatan
    d)    Beriktikad baik
    e)    Tidak bertentangan dengan kebiasaan masyarakat
    Informasi:
  • Pasal 1233: tiap-tiap rerikatan dilahirkan baik karena 1 pihak mengikatkan diri maupun persetujuan 2 pihak yang setuju (perjanjian dan kontrak).
  • b.    Macam-macam Perjanjian:
1)    Perjanjian jual beli / pasal 1457
“Suatu persetujuan dengan mana pihak 1 mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain membayar harga yang telah ditentukan.
2)    Perjanjian tukar menukar /pasal 1541
“Suatu persetujuan dimana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara berimbal baliik sebagai gantinya suatu barang lain.
3)    Perjanjian sewa menyewa /1458
“Suatu persetujuan dengan pihak satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan suatu barang selama sewaktu-waktu dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan dan disanggupi pembayaran.

PERBURUAN DAN KETENAGA KERJAAN
1)    Tenaga kerja “Setiap laki-laki atau perempuan yang sedang dan/atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
2)    Ketenagakerjaan “Segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
3)    Pekerja “Tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja pada pengusaha dengan mendapatkan upah atau imbalan.
4)    Upah “Hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan yang diberikan oleh pengusaha atas pekerjaan atau jasanya sesuai dengan kesepakatan dan perjanjian kerja.
5)    Hukum perburuhan “Hukum yang mengatur tentang hubungan kerja dengan mana terdapat pekerjaan yang dilakukan oleh pihak buruh kepada pihak majikan sebagai atasannya, dengan menerima upah.
6)    Sarikat Pekerja “Organisasi pekerja yang bersifat mandiri, demokratis, bebas, dan bertanggung jawab yang dibentuk oleh, untuk dan bagi pekerja guna untuk memperjuangkan hak dan kepentingan umum pekerja (keluarga).
Prinsip-prinsip yuridis ketenaga kerjaan:
  1. Landasan, azas, dan tujuan ketenagakerjaan yang baik
  2. Kesempatan dan pemberlakuan yang sama
  3. Perencanaan dan informasi ketenagakerjaan
  4. Pembinaan hubungan industrian ala pancasila
  5. Pembinaan kelembagaan dan sarana hubungan industrial
  6. Perlindungan dan pembinaan tenaga kerja
  7. Pelatihan kerja
  8. Pelayanan penempatan kerja
  9. Pengawasan ketenagakerjaan
HUBUNGAN KERJA
Hubungan kerja sector formal “Hubungan kerja yang terjalin antara pengusaha dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang telah disepakati dalam waktu tertentu yang mengandung unsure kepercayaan, upah dan perintah.
Hubungan Sektor Informal “Hubungan kerja yang terjalin antara pekerja dengan orang perorangan atau lebih yang melakukan usaha bersama tidak berbadan hukum dan saling mempercayai masalh bagi upah dan hasil.
Prinsip-prinsip Perjanjian kerja:
  1. Kemauan bebas dari kedua belah pihak
  2. Kemampuan atau kecakapan kedua belah pihak
  3. Adanya pekerjaan yang di perjanjikan
  4. Pekerjaan yang di perjanjikan tidak bertentangan dengan kepentingan umum
Perjanjian kerja berakhir apabila:
  1. Pekerja meninggal dunia
  2. Berakhirnya jangka waktu kerja
  3. Adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan tetap
  4. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang mengakibatkan PHK
  5. Keadaan memaksa
  6. Perselisihan hubungan kerja “Perselisihan yang disebabkan ketidaksepahaman antara pengusaha dan pekerja mengenai pelaksanaan hubungan kerja.
HUBUNGAN INDUSTRIAL
“Suatu system hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang meliputi pengusaha, pekerja, dan pemerintah.
Hubungan industrial meliputi:
Kerjasama produksi
Kerjasama keuntungan
Kerjasama dalam tanggung jawab
Sarana hubungan industrial:
Serikat pekerja
Organisasi pengusaha
Lembaga kerjasama bipartit “Forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang maslah hubungan industrial di perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan pekerja.
Lembaga kerjasama tripartit “Forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang maslah hubungan industrial di perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha, pekerja, dan pemerintah.
Peraturan perusahaan “Peraturan tertulis yang dibuat oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertip perusahaan.
Kesepakatan kerja bersama “Hasil dari sebuah perundingan yang diselenggarakan oleh serikat pekerja atau gabungan serikat pekerja dengan pengusaha atau gabungan pengusaha yang memuat syarat-syarat, untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban kedua pihak.
Penyelesaian perselisiahan industrial
SISTIMATIKA PENGUPAAN
  1. Kebijaksanaan upah minimu seperti telah disebutkan.
  2. Kebijaksanaan upah kerja lembur.
  3. Upah tidak masuk kerja karena sakit
  4. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaanny.
  5. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat.
REKOMENDASI DALAM PENGUPAAN
Pekerja sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan.
Pekerja tidak masuk kerja karena berhalangan
Pekerja tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban kepada agama.
Pekerja tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalanlankan kewajibannya kepada agamanya.
Pekerja bersedia melakukan pekerjaan, tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun karena halangan yang dialami pengusaha.
Pekerja malaksanakan hak istirahat dan cuti.
Pekerja melaksanakan tugas organisasi pekerja atas persetujuan pengusaha.
DIANTARA FASILITAS YANG DIBERIKAN KEPADA PEKERJA:
  1. Fasilitas perumahan
  2. Fasilitas kendaraan
  3. Pemberian bonus
  4. Tunjangan lebaran dan hari natal, dan lain-lain bagi yang beragama lain.
  5. Cuti tahunan, hamil dan lain-lain
  6. Pembentukan koperasi karyawan
  7. Pendidikan dan pelatihan kerja
  8. Jaminan sosial tenaga kerja

MOGOK KERJA
“Tindakan bekerja secara bersama-sama menghentikan atau memperlambat pekerjaan sebagai akibat gagalnya perundingan penyelesaian penyelisihan industri yang dilakukan, agar pengusaha memenuhi tuntutan kerja pekerja.
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)
“Pengahiran hubungan kerja karena sesuatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha.
Pemutusan hubungan kerja tidak dapat dilakukan (dilarang) dalam hal-hal sebagai berikut:
  1. Pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampai 12 (bulan) selama terus menerus.
  2. Pekerja berhalangan menjalankan pekerjaanya Karen amemenuhi  kewajiban terhadap Negara
  3. Pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya
  4. Pekerja menikah, hamil, melahirkan, atau gugur kandungan
  5. Pekerja mempunyai ikatan perkawinan pada perusahaan lain.
  6. Pekerja mendirikan dan menjadi anggota sarikat pekerja.
Keselamatan dan perlindungan kerja:
  • Dilarang memperkerjakan anak, kecuali terpaksa
  • Kalau anak terpaksa dipekerjakan maka perlu perlindungan khusus
  • Tidak boleh memperkerjakan anak muda untuk pekerjaan-pekerjaan dan situasi tertentu
  • Tidak boleh memperkerjakan perempuan untuk pekerjaan-pekerjaan dan situasi tertentu
  • Pengusaha wajib mengikuti ketentuan tentang jam kerja dan lembur
  • Pekerja mendapat waktu istirahat, cuti tahunan dan cuti hamil
  • Pekerja tidak boleh bekerja waktu haid
  • Tidak memperkerjakan orang pada hari libur resmi
PERSELISIHAN PERBURUHAN
“Perselisihan mengenai subyek-subyek:
®     Pelaksanaan syarat-syarat kerja perusahaan
®     Pelaksanaan norma kerja di perusahaan
®     Hubungan pengusaha dengan pekerja
®     Kondisi kerja di perusahaan
Cara mengatasi perselisihan:
Melakukan musyawarah
Jalur pengadilan
Jalur luar pengadilan:
Arbitrase “Anggotanya ditunnjuk pihak berselisih
Mediasi “Permintaan dari salah satu atau kedua belah pihak yang berselisih
Melalui Penyelesaian perburuhan daerah (P4D) dan Panitia Penyelesaian Perburuan Pusat (P4P)
Sanksi Administratif dalam perselisihan:
Teguran
Peringatan tertulis
Denda
Pembatasan kegiatan usaha
Pembekuan kegiatan usaha
Pembatalan persetujuan dan pendaftaran
Pemberhentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi
Pencabutan izin

HAK MILIK INTELEKTUAL
“Suatu hak kebendaan yang sah dan diakui oleh hukum ats benda tidak berwujud berupa kekayaan/kreasi intelektual yang dapat berupa hak cipta, paten, merek dagang, desain industry dan lain-lain.
MEREK
“Tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya perbedaan dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang/jasa.
Merek Dagang “Merek yang dipergunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang, banyak orang atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
Merek Jasa “Merek yang dipergunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang, banyak orang atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
Hak atas Merek “Hak eklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu.
Hak Prioritas “Hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari Negara yang bergabung dalam PCPIP atau AEWTO
Pasal
  • UU No. 21 Tahun 1961
  • UU No. 19 Tahun 1992
  • UU No. 14 Tahun 1997
  • UU No. 15 Tahun 2001
Merek tidak bisa teraftar mankala:
Merek tersebut bertentangan dengan UU
Merek tidak memiliki daya pembeda
Telah menjadi milik umum
Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang/jasa yang dimohonkan pendaftarannya
Mempunyai persamaan pada pokoknya atau semuanya dengan milik orang lain yang telah terdaftar sebelumnya
Mempunyai persamaan pada pokoknya atau semuanya dengan indikasi geografis yang sudah terkenal.
Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto atau nam badan hukum yang dimiliki orang lain kecuali ada persetujuan tertulis.
Merupakan barang tiruan
PATEN
“Suatu hak khusus ekslusif yang berupa penemuan baru yang dapat diterapkan dalam bidang perindustrian (dibidang teknologi). UU No. 14 Th. 2001: Dengan janka waktunya 20 tahun untuk paten biasa dan 10 tahun untuk paten sederhana.
Wujud hak paten:
Proses
Hasil produksi
Penyempurnaan dan pengembangan proses
Penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi
Disebut Hak Paten apabila:
®     Novelty “Penemuan yang benar-benar baru
®     Inventive step “Langkah yang benar-benar  baru
®     Industrial applicability “Benar-benar dapat diterapkan dalam bidang industry
Paten Tidak dapat diberikan pada:
Bertentangan dengan UU, moralitas agama, ketertiban umum, dan kesusilaan
Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, atau pembedahan yang diterapkan pada manusia dan hewan
Teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika
Semua makhluk hidup kecuali jasad renik
Proses biologis yang esensial kecuali mikrobiologis
Pemindahan hak paten:
Pewarisan
Hibah
Wasiat
Perjanjian tertulis
Atau karena sebab lain
HAK CIPTA
“Hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau member izin untuk itu di bidang pengetahuan, kesenian, kesusastraan, dengan pembatasan-pembatasan tertentu. UU No. 15 Th. 2002: Dengan masa berlakunya seumur hidup + 50/-50 atau 25 tahun.
Jenisnya:
a)    Buku, terjemahan, tafsir, bunga rampai.
b)    Program computer, pamphlet, karya tulis
c)    Ceramah, pidato, dan hal lain dalam bentuk ucapan
d)    Alat peraga dengan ilmu pengetahuan
e)    Ciptaan lagu atau music
f)     Tari, karya pertunjukan, karya siaran, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi.
Hak cipta tidak berupa pelanggaran:
Ciptaan orang lain digunakan untuk pendidikan, penulisan kritik, dan tinjauan suatu masalah
Ciptaan orang lain digunakan untuk keperluan pembelaan di dalam maupun di luar pengadilan
Ciptaan orang lain untuk ceramah dan sebagainya
Ciptaan orang lain untuk pertunjukan dan pementasan tanpa biaya.
Ciptaan orang lain di bidang computer yang diperbanyak secara terbatas
Ciptaan orang lain berupasa kesenian dan kesusastraan untuk tuna netra
DESAIN INDUSTRI
“Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis/warna tau garis dan warna atau gabunagan dari padanya yang berbentuk 3D atau 2D serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industry atau kerajianan tangan.
SIRKUIT PRODUK
“Suatu produk dalam bentuk jadi/ ½ jadi yang didalamnya terbentuk dari beberapa elemen  dan sekurang-kurangnya suatu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan dam dibentuk secara terpadu didalam sebuah semi konduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.
DESAIN TATA LETAK
“Kreasi berupa rancangan peletakan 3D dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya 1 dari elemen tersebut adalah elemen aktif serta sebagian atau semua bagian interkoneksi dalam satu sirkuit terpadu dan peletakan 3D tersebut dimaksudkan untuk  pemuatan sirkuit terpadu.

MONOPOLI
“Sebagai suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh 1 atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran barang/jasa yang menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat.
PERSAINGGAN CURANG
“Suatu persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang/jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur dan melanggar hukum sehingga menghambat persaingan usaha.
Posisi Dominan:
Suatu keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar yang bersangkutan dalam kaitannya dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pemasok/penjualan, serta kemampuan untuk menyesuikan pasokan barang/jasa.
Monopoli dilarang oleh hukum karena: Memberikan dampak negative terhdap;
Harga Barang/jasa
Kualitas Barang/jasa
Kuantitas Barang/jasa
Hukum Menggunakan 2 pendekatan dalam monopoli:
Pendekatan “PER SE” Bahwa dengan hanya melakukan tindakan yang dilarang, demi hukum tindakan tersebut dianggap bertentangan dengan hukum yang berlaku.
Pendekatan “RULE of REASON” Bahwa dengan telah terbukti dilakukannya tindakan tersebut saja, tidak otomatis tindakan tersebut sudah bertentangan dengan hukum, tetapi harus dilihat dulu sejauh mana akibat dari tindakan tersebut menimbulkan monopoli.
Tujuan Pengaturan UU monopoli:
Mencegah penguasaan pangsa pasar yang besar oleh seseorang atau segelintir pelaku pasar
Mencegah timbulnya hambatan terhadap entri dari pelaku pasar pendatang baru.
Menghambat atau mencegah perkembangan pelaku pasar yang merupakan pesaingnya
Ruang Lingkup Aturan Anti Monopoli:
Perjanjian yang dilarang*
Kegiatan yang dilarang*
Posisi dominan di pasar *
Diskriminasi harga
Prosedur penegakan hokum
Badan penegak hokum
Sanki administratif
Perjanjian dalam KUHP Perdata haruslah:
  1. Mempunyai kuasa yang diperbolehkan
  2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum
  3. Dilakukan dengan iktikad baik
  4. Sesuai dengan asaz kepatuhan
  5. Sesuai dengan kebiasaan
Bentuk perjanjiaan yang dilarang:
Oligopoli “Penguasaan pangsa pasar yang besar yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa pelaku pasar.
Penetapan harga “Penetapan harga antara pelaku yang 1 dengan yang lainnya terhadap suatu barang dagangan/jasa.
Pembagian wilayah “Membagi dan menetapkan suatu wilayah untuk memperoleh atau memasok barang/jasa.
Pemboikotan “Dapat menghalangi pelaku usaha yang lain untuk melakukan hal yang sama dan perjanjian untuk menolak setiap barang/jasa dari pelaku usaha lain.
Kartel “Suatu kerja sama diantara produsen/pedagang dengan tujuan mengawasi produksi, penjualan dan harga untuk memonopoli komoditas tertentu.
Trust “Suatu kerja sama beberapa perusahaan untuk membentuk perusahaan yang lebih besar untuk mengontrol produksi____dan tidak lupa pada perusahaan bagiannya.
Oligopsoni “Penguasaan pasar oleh 2 atau 3 pelaku usaha saja.
Integrasi Vertikal “Penguasaan serangkaian proses produksi dari hulu hingga hilir.
Perjanjian tertutup “Perjanjian yanga dapat membatasi kebebasan pelaku usha tertentu.
Perjanjian dengan pihak luar negeri
Bentuk kegiatan lain yang dilarang:
  1. Monopoli “Penguasaan pansa pasar oleh 1 atau lebih yang mengakibatkan diuasainya suatu produksidan dan menjadikan persainga tidak sempura. Kecuali (*tidak ada subtitisinya *tidak ada pesaing yang menyainginya *Daya saingnya signifikan *menguasai 50% pangsa pasar)
  2. Monopsoni “Tindakan penguasaan pangsa pasar dengan membeli suatu produk tertentu. (*menguasai permintaan pasokan tunggal *menjadi pembeli tunggal *Menjadikan persaingan tidak sehat)
  3. Penguasaan Pangsa Pasar “yaitu:
Menolak pesaing
Menghalangi konsumen berbasis dengan pesaing
Membatasi peredaran produk dan diskriminasi pelaku usaha
Melakukan jual rugi dan biaya yang curang
4.    Persekongkolan “Suatu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usahan dengan pelaku usaha yang lain dengan maksud untuk menguasai pasar yang bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Dan terjadi:
Untuk mengatur pemegang tender
Untuk memperoleh rahasia perusahaan
Untuk menghambat pasokan produk
Posisi dominan yang dilarang:
a)    Penyalah gunaan posisi dominan
b)    Jabatan rangkap
c)    Pemilikan saham
d)    Merger, akui sisi dan konsulisasi

KEAGENAN
“Seorang atau perusahaan yang mewakili pihak lainnya untuk melakukan kegiatan bisnis dan menyalurkannya pada pihak ketiga dan mendapatkan imbalan atas jerih payahnya.
Perbedaan-perbedaan principal:
  1. Hubungan dengan principal
“Terdapat perbedaan antara agen dan distributor. AGEN= menjual barang/jasa atas mana pihak prinsipalnya. DISTRIBUROR= atas nama sendirinya.
2.    Pendapatan pelantara
“AGEN= Berupa komisi dari hasil penjualan barang/jasa kepada konsumen, DISTRIBUTOR= laba selisih antara harga beli dengan harga jual kepada konsumen.
3.    Pengiriman Barang
“AGEN= barang dikirim langsung kepada konsumen, DISTRIBUTOR= dikirim kepadanya baru dikirim ke konsumen.
4.    Pembayaran Harga Barang
“AGEN= principal menerimah uangnya langsung dari konsumen, DISTRIBUTOR= melalui distributor.
Dasar Hukumnya:
a)    KUH Perdata tentang kebebasan berkontrak
b)    KUH Perdata tentang kontrak pemberian kuasa
c)    KUH Dagang tentang makelar
d)    KUH Dangan komisioner
e)    Dalam bidang hukum khusus
f)     Dalam peraturan Administratif
Jenis-jenis keagenan:
  1. Agen Manufaktur
“Agen yang berhubungan langsung dengan pabrik dalam melakukan pemasaran
2.    Agen Penjualan
“Agen yang merupakan wakil dari pihak penjual untuk menjual kepada konsumen
3.    Agen Pembelian
“Agen yang merupakan wakil dari pihak pembeli untuk membeli kepada konsumen
4.    Agen Umum
“Agen yang diberikan wewenang secara umum untuk melakukan seluruh transaksi atas barang-barang yang di tentukan.
5.    Agen Khusus
“Agen yang diberikan wewenang khusus kasus per kasus atau melakukan sebagian dari transaksi tersebut.
6.    Agen tunggal/eksklusif
“Agen tunggal yang khusus ditunjuk oleh principal dalam suatu wilayah.
KONTRAK KEAGENAN
  1. Pengangkatan keagenan
  2. Hak dan kewajiban principal
  3. Hak dan kewajiban agen
  4. Masa berlaku kontrak keagenan
  5. Wilayah berlakunya keagenan
  6. Spesifikasi produk yang akn dijual oleh agen
  7. Tentang paten dan merek yang akan dijual oleh agen
  8. Tentang komisi dan harga barang
  9. Target yang akan dicapai dan pelayanan purnajual

ASURANSI
“Suatu perjanjian dimana seorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian atas kerugian, kerusakan, kehilangan akibat suatu peristiwa.
Elemen yuridis suatu asuransi:
  1. Adanya pihak tertanggung
  2. Adanya pihak penanggung
  3. Adanyan kontrak asuransi
  4. Adanya kerusakan, kerugian, dan kerusakan
  5. Adanya peristiwa tertentu yang mungkin terjadi
  6. Adanya uang premi yang dibayar
Resiko dalam asuransi:
Resiko Murni “Suatu kejadian yang masih belum pasti akan timbul suatu kerugian.
Resiko Spekulasi “Kejadian yang mungkin terjadi yang menimbulkan 2 kemungkinan, UNTUNG Vs RUGI
Resiko Khusus “Resiko yang terbit dari tindakan individu dengan dampak hanya terhadap seorang tertentu saja.
Resiko Fundamintal “Resiko yang bersumber dari masyarakat umum atau yang mempengaruhi masyarakat luas.
Resiko Statis “Resiko yang tidak berubah dari masa ke masa.
Resiko Dinamis “Resiko yang berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman.
Menurut pasal 1774 KUH Perdata, maka suatu kontrak untung-untungan merupakan suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung-ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi pihak tertentu saja, bergantung pada suatu kegiatan yang belum tentu.
Menurut versi hukum pidana, maka suatu perjudian diartikan sebagai suatu perbuatan yang memenuhi salah satu persyaratan berikut ini:
  1. Perbuatan dimana untuk dapat memenangkan (memperoleh untung) bergantung kepada hal-hal yang bersifat untung-untungan.
  2. Perbuatan dimana untuk dapat memenangkan (memperoleh untung) bergantung pada factor lebih terlatih atau lebih mahir dari orang tersebut.
  3. Perbuatan pertaruhan, yakni perbuatan yang dilakukan oleh orang lain selain dari peserta taruhan.
Adapun yang merupakan konsekuensi hukum dari kontrak perjudian adalah sebagia berikut:
  • Kontrak yang terjadi dalam perjudian tidak dapat dipaksakan/dituntut secara hukum.
  • Akan tetapi, manakala seseorang telah melaksanakan prestasinya (telah membayar kekalahannya), maka dia tidak boleh menuntut kembali apa yang telah dibayarnya itu.
KONTRAK ASURANSI
1.    Asas Indemnity
“Mengajarkan bahwa tujuan utama dari kontrak asuransi adalah untuk membayar ganti rugi manakala terjadi resiko atas objek yang dijamin dengan asuransi tersebut.
2.    Asas kepentingan yang dapat diasuransikan (insurable interest)
“Asas ini mengajarkan bahwa agar suatu kontrak asuransi dapat dilaksanakan, maka objek yang diasuransikan tersebut haruslah merupakan suatu kepentingan yang dapat diasuransikan (insurable interest), yakni  kepentingan yang dapat dinilai dengan uang.
3.    Asas keterbukaan
“Asas itikad baik ini mengajarkan bahwa pihak tergantung haruslah terbuka penuh dalam artian dia haruslah membuka semua hal penting yang berkenaan dengan objek yang diasuransikan tersebut.
4.    Asas Subrograsi untuk Kepentingan Penanggung
“Asas ini mengajarkan bahwa apabila karena alasan apapun terhadap objek yang sama pihak tergantung pemperoleh juga ganti rugi dari pihak ketiga, maka pada perinsipnya.
5.    Asas Kontrak Bersyarat
“Kontrak asuransi merupakan kontrak bersyarat. Dalam hal ini, dalam kontrak asuransi tersebut ditentukan suatu syarat bahwa jika nantinya terjadi sesuatu peristiwa tertentu (misalnya kebakaran), maka sejumlah uang ganti rugi akan dibayar oleh penanggung. Akan tetapi jika peristiwa tersebut tidak terjadi uang tersebut tidak diberikan.
6.    Asas Kontrak Untung-Untungan
“Kontrak asuransi merupakan kontrak untung-untungan. Karena menurut KUH perdata, maka suatu kontrak untung-untungan merupakan suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak , maupun bagi pihak tertentu saja. Bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu.
POLIS ASURANSI
“Kontrak yang bisa dinegosiasikan, meskipun pada kenyataanya banyak perusahaan asuransi tidak berkenan menegosiasikan isi polis asuransi.
JENIS-JENIS ASURANSI
  1. Asuransi Kerugian
  2. Asuransi Kebakaran
  3. Asuransi Pengangkutan laut
  4. Asuransi Pengangkutan darat, sungai dan perairan pedalaman.
  5. Asuransi Jiwa
  6. Asuransi Kecelakaan
  7. Asuransi Kesehatan
  8. Asuransi Penerbangan
  9. Asuransi Gangguan usaha
  10. Asuransi Tanggung jawab hukum
  11. Asuransi Kredit
  12. Asuransi Deposito
  13. Asuransi Kecurian/perampokan
  14. Asuransi Penyimpanan surat berharga
  15. Asuransi Malpraktek
  16. Asuransi Kendaraan Bermotor

Pengangkutan Laut, Darat dan Udara
KUHD, Kapal Indonesia adalah setiap kapal yang telah memenuhi syarat menjadi kapal Indonesia, sehingga menjadi kapal berkebangsaan Indonesia. *ukuran minimal 20 M2 dan dikaitkan dengan hipotik, memiliki kebangsaan.
Pengusaha kapal disebut reder, merupakan pihak yang memakai kapal di laut dan menjalankan sendiri atau menyuruh orang lain, yang dijalankan oleh seorang nahkoda yang bekerja padanya. Adapun tanggung jawabnya adalah Tanggung jawab langsung, seorang pengusaha kapal sebagai subyek hokum bertanggung jawab sendiri atas setiap perbuatan melawan hokum/wanprestasi yang dilakukan pada anak buah ataupun pihak lain. Tanggung jawab pengganti, pengusaha bertanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh mereka yang bekerja di kapal, baik tetap maupun sementara. Dengan syarat sebagai berikut:
  1. Perbuatan melawan hokum
  2. Dilakukan oleh pekerja kapal
  3. Dilakukan untuk keperluan kapal atau muatannya
  4. Dilakukan sesui jabatannya.
  5. Dilakukan saat bertugas
Nahkoda boleh meninggalkan kapal dengan syarat *) Kepergiannya mutlak diperlukan **) Untuk menyelamatkan jiwanya. Adapun dokumen yang wajib disimpan oleh nahkoda adalah
  1. Surat laut atau pas kapal, surat ukur dalam registrasi
  2. Aftar anak buah kapal, surat keterangan muatan dll
  3. Perundang-undangan yang berlaku
  4. Buku harian/jurnal kapal
  5. Buku harian mesin
  6. Registrasi hukuman
Pengankutan barang dengan kapal
Usaha untuk membawa barang dari pihak ekspeditur ke tempat yang diperjanjikan dengan menggunakan alat angkut yang dioperasikan oleh pihak pengangkut, dengan mendapatkan imbalan berupa pembayaran berupa uang.
Syarat-syarat pengangkutan dengan kapal
Mengankut barang sampai ke tujuan
Laik laut *cukup atau kuat berlayar di laut
Kewaspadaan
Rute yang wajar
Pengankutan orang dengan kapal ada 2:
  • Pengangkutan orang atas kontrak dengan pihak ketiga sebagai pengirim
  • Pengangkutan setiap orang (karcis)
Konosemen
“Suatu surat yang bertanggal, di dalam mana si pengangkut menerangkan bahwa dia telah menerima barang-barang tersebut untuk diangkutnya ke suatu tempat tujuan tertentu dan menyerahkannya kepada seorang tertentu, dengan syrat-syarat penyerahan yang disebutkan dalam konosemen tersebut.
Secara Yuridis Konosemen:
Konosemen “Suatu surat berhaga
Pengakuan pengangkut bahwa pengangkut telah menerima barang tertentu
Kesanggupan pengankut untuk mengangkut barang tersebut
Kesanggupan pengangkut untuk menyerahkan barang kepada pihak tertentu
Barang diserahkan dengan syarat-syarat penyerahan yang telah ditentukan
Fungsi konosemen:
  • Sebagai tanda terima barang
  • Sebagai perjanjian pengangkutan
  • Sebagai suatu surat berharga
Jenis Konosemen:
  • Konosemen atas pembawa
  • Konosemen atas nama
  • Konosemen atas tunjuk atau pengganti
Pengankutan selain pengankutan laut:
  1. Pengankutan darat lewat jalan darat
  2. Pengangkutan sungai dan perairan
  3. Pengangkutan kereta api
  4. Pengangkutan udara
  5. Pengangkutan multimoda

0 komentar:

Posting Komentar