Rabu, 24 Juli 2013

Era Globalisasi Desak Perbankan Ala Syari’ah

Judul Buku
:
Undang-undang Perbankan Syari’ah; Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional
Penulis
:
Zubairi Hasan
Penerbit
:
Rajawali Pres
Tebal Buku
:
x, 316 hlm., 21 cm.
Cetakan
:
I, Januari 2009
Harga Buku
:
Rp. 42.550,-
Peresensi
:
M. Faisol

Seiring dengan perkembangan teknolongi dan informasi dalam segala aspek kehidupan manusia, terutama dunia ekonomi dan bisnis yang terjadi sehari-hari. Ekonomi dan bisnis merupakan dua sisi yang tidak terlepas dari aktivitas transaksi (mu’amalah), dimana pelaksanaannya sering menyimpang dari batasan-batasan hukum syari’ah.
Adanya transaksi tanpa memperhatikan konsep syari’ah akan menjadikan pekerjaan tersebut, sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT. dan mengakibatkan pelakunya kelak masuk dalam jurang kepedihan yaitu neraka Jahannam. Sebagaimana firmannya dalam surat An-Nisa’ ayat 29 yang berbunyi “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Dengan fenomena tersebut membuat beberapa kalangan gerah sehingga disusunlah  undang-undang perbankan syari’ah, yang memberikan titik temu antara hukum Islam dan hukum Nasional (Negara). Undang-undang syari’ah merupakan peraturan yang dibuat oleh berbagai pihak, yaitu Menteri Agama, MUI dan Organisasi Islam lainya serta pihak-pihak terkait dengan berpedoman pada Al-qur’an dan Hadits sebagai sumber utamanya dan mengikuti perkembangan mu’amalah (perbankan) masa kini dalam lingkup syari’ah. Adanya Undang-undang ini, memberikan batasan dan acuan bagi berbagai lapisan khususnya dunia perbankan agar selalu menjalankan dan mematuhi prinsip-prinsip mu’amalah yang hakiki dalam Islam, sehingga akan memberikan kejelasan dan transparansi dalam transaksi yang dilakukan serta mengamalkan prinsip ekonomi syari’ah dengan sebenar-benarnya.

Buku berjudul Undang-undang Perbankan Syari’ah; Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional yang ditulis oleh Zubairi Hasan berasal dari sebuah penelitian dan pengkajian. Buku ini mengungkap tentang fenomena perbankan yang terjadi dimasyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya, dimana banyak terjadi transaksi terlepas dari aturan-aturan syari’ah, yang semestinya dilakukan oleh orang-orang Islam sendiri, akan tetapi mereka meninggalkannya dan menumbuhsuburkan prinsip-prinsip konvensional. Dalam buku ini, penulis juga memberikan penjelasan tentang perbankan syari’ah dan dua tujuan utamanya yaitu, menjalankan prinsip-prinsip syari’ah Islam dalam mu’amalah tanpa ada pengecualian dan meninggalkan hal-hal yang mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram dan zalim.

Selain itu, buku terbitan Rajawali Pres ini, juga membahas tentang dunia permodalan dan penilaian terhadapa suatu proyek yang dilakukan oleh perbankan yang seharusnya dilakukan tanpa adanya diskriminasi antara kedua pihak, baik melalui media syari’ah seperti BUS (Bank Umum Syari’ah), UUS (Unit Usaha Syari’ah), BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah) dan lembaga-lembaga lainya yang berada di lingkungan syari’ah. Hal ini mengatur bagaimana pendanaan yang harus dilakukan oleh perbankan dan resiko yang harus ditanggung ketika terjadi kerugian, baik disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal yaitu naik turunya nilai kurs dan rupiah.

Salah satu contoh mendasar dalam buku ini adalah perbankan yang masih mengadopsi sistem konvensional ala Amerika dan sekutunya, dimana menitikberatkan pada benefit semata untuk kepentingan kelompok atau dirinya sendiri tanpa memikirkan dan melibatkan kepentingan umum sebagai tujuan utamanya. Transaksi seperti ini banyak merugikan para nasabah dari pada keuntungan yang mereka terima, sehingga hal ini merupakan salah satu penyimpangan mendasar dari konsep perbankan syari’ah. 

Bagain akhir buku ini melampirkan perundang-undangan perbankan syari’ah yang telah disepakati oleh Menteri Agama, MUI dan Organisasi Islam lainya serta pihak-pihak terkait dalam bentuk peraturan yang terdiri dari UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah dan Penjelasannya, UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syari’ah Negara, dan Ketentuan Pidana UU Perbankan Syari’ah pasal 59, 60, 01, 62, 63, 64, 65, dan pasal 66 tentang direksi dan pegawai yang merugikan perbankan syari’ah.

Untuk ukuran pembahasan tentang undang-undang perbankan syari’ah, buku ini cukup komprehensif dalam membahas dan menjelaskan isi buku secara detail seperti hal-hal yang berhubungan dengan perbankan syari’ah beserta penjelasan undang-undang perbankan syari’ah terbaru. Selain bahasanya komunikatif dan informatif, alur pembahasannya mengalir sesuai dengan judul bukunya, hal ini memberikan kenyamanan tersendiri bagi pembaca untuk menekuni dan memahami isi dari buku ini.

Namun, tidak dapat dipungkiri dalam buku ini penulis terjebak dengan definisi yang diambil dari pendapat para ahli dan sulit mengembangkan definisi tersebut dengan lugas dan mendalam sehingga penjelasannya bukan merupakan pendapat asli dari diri penulis. Disisi lain, penulis tidak memberikan penekanan khusus pada hal-hal yang sangat penting khususnya masalah Undang-Undang mengakibatkan pembaca sulit membedakan antara mana yang benar-benar butuh perhatian dan pemahaman khusus.

Terlepas dari itu, sebagai penutup penulis memberikan beberapa masukan pada dunia perbankan di era globalisasi penuh teknologi dan informasi supaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi nasabahnya sesuai prinsip Islam. dan juga tidak membeda-bedakan nasabah baik kaya maupun miskin, dimata mereka tetap sama, sehingga hal ini memberikan nilai lebih bagi perkembangan perbankan syari’ah kedepannya. Adapun harapannya, agar buku ini bisa menjadi pedoman dalam dunia perbankan dan kalangan umum untuk menerapkan aturan mu’amalah syari’ah.

0 komentar:

Posting Komentar